ANALISIS PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI WILAYAH IBU KOTA NEGARA (IKN)
Keywords:
Fasilitas, Pendidikan, Kesehatan, Ibu Kota Negara (IKN)Abstract
Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Jakarta. Membangun suatu wilayah menjadi Ibu Kota Negara membutuhkan berbagai persiapan, salah satu aspek penting yaitu pemenuhan kebutuhan akan fasilitas seperti pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) sampai tahun 2045 dengan mempertimbangkan aspek proyeksi pertumbuhan penduduk. Analisis lingkup yaitu desa dan data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan membandingkan kondisi ketersediaan dengan jumlah penduduk yang disesuaikan dengan Kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI). Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah penduduk mencapai 2.717.474 penduduk sampai dengan tahun 2045. Jumlah perkiraan kebutuhan fasilitas kesehatan sampai tahun 2045 yaitu: 8 Rumah Sakit; 13 Puskesmas; 26 Puskesmas Pembantu; 126 praktik dokter; dan 182 apotek. Sedangkan, kebutuhan fasilitas pendidikan yaitu: 312 Taman Kanak-kanak (TK); 180 Sekolah Dasar (SD); 97 Sekolah Menengah Pertama (SMP); 103 Sekolah Menengah Atas (SMA); dan 22 Perguruan Tinggi (PT). Jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan oleh kualitas fisik maupun sumber daya manusia demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah penduduk mencapai 2.717.474 penduduk sampai dengan tahun 2045. Jumlah perkiraan kebutuhan fasilitas kesehatan sampai tahun 2045 yaitu: 8 Rumah Sakit; 13 Puskesmas; 26 Puskesmas Pembantu; 126 praktik dokter; dan 182 apotek. Sedangkan, kebutuhan fasilitas pendidikan yaitu: 312 Taman Kanak-kanak (TK); 180 Sekolah Dasar (SD); 97 Sekolah Menengah Pertama (SMP); 103 Sekolah Menengah Atas (SMA); dan 22 Perguruan Tinggi (PT). Jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan oleh kualitas fisik maupun sumber daya manusia demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah penduduk mencapai 2.717.474 penduduk sampai dengan tahun 2045. Jumlah perkiraan kebutuhan fasilitas kesehatan sampai tahun 2045 yaitu: 8 Rumah Sakit; 13 Puskesmas; 26 Puskesmas Pembantu; 126 praktik dokter; dan 182 apotek. Sedangkan, kebutuhan fasilitas pendidikan yaitu: 312 Taman Kanak-kanak (TK); 180 Sekolah Dasar (SD); 97 Sekolah Menengah Pertama (SMP); 103 Sekolah Menengah Atas (SMA); dan 22 Perguruan Tinggi (PT). Jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan oleh kualitas fisik maupun sumber daya manusia demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 126 praktik dokter; dan 182 apotek. Sedangkan, kebutuhan fasilitas pendidikan yaitu: 312 Taman Kanak-kanak (TK); 180 Sekolah Dasar (SD); 97 Sekolah Menengah Pertama (SMP); 103 Sekolah Menengah Atas (SMA); dan 22 Perguruan Tinggi (PT). Jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan oleh kualitas fisik maupun sumber daya manusia demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 126 praktik dokter; dan 182 apotek. Sedangkan, kebutuhan fasilitas pendidikan yaitu: 312 Taman Kanak-kanak (TK); 180 Sekolah Dasar (SD); 97 Sekolah Menengah Pertama (SMP); 103 Sekolah Menengah Atas (SMA); dan 22 Perguruan Tinggi (PT). Jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan oleh kualitas fisik maupun sumber daya manusia demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
References
BPS (Badan Pusat Statistik). (2010). Pedoman Penghitungan Proyeksi Penduduk dan Angakatan Kerja. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
Herdiana, D. (2020). Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara [Identifying Conditions for Successful Relocation of the Nation’s Capital]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 11(1), 1–18. https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1382.
Hutasoit, W. L. (2018). Analisis Pemindahan Ibukota Negara. Dedikasi, 19(2), 108–128. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/3989.
Junianto, & Lumbantoruan, W. (2013). Analisis Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sosia, Ekonomi di Kecamatan Batang Kuing Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Geografi, 5(1), 150–156. https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jg.v5i2.8155.
Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara. Jakarta: Kemeterian PPN/Bappenas.
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimum.
Natasuwarna, A. P. (2019). Analisis Sentimen Keputusan Pemindahan Ibukota Negara Menggunakan Klasifikasi Naive Bayes. Seminar Nasional Sistem Informasi Dan Teknik Informatika, 1, 47–53.
Paramananda, Damar. (2020). Analisis Kesiapan Wilayah Calon Lokasi Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Rumengan, M. R. C., Kindangen, J. I., & Takumansang, E. D. (2019). Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Fasilitas Sosial Di Kota Kotamobagu. Jurnal Spasial, 6(2), 375–387.
Septira, Tri. T. (2020). Proses Pemindahan Ibu Kota Negara: Analisis Multi-Kasus. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 mengenai tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.
Taufiq, M. (2020). Pemindahan Ibu Kota dan potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi. Jurnal Vokasi Indonesia, 8(1). https://doi.org/10.7454/jvi.v8i1.156.
